17 Januari 2020 - 11:32:22 WIB | Dibaca: 4459x

Jakarta (SIOGE) - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto hari ini menerima laporan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Fraksi Partai Gerindra DPR RI bersama para pemangku kepentingan di bidang pelayanan kesehatan. Laporan tersebut berjudul 'Menggagas Solusi Mengatasi Masalah BPJS Kesehatan'.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hasil laporan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membenahi kinerja layanan kesehatan.
"Ini untuk menjawab tuntutan dari masyarakat yang hari ke hari demo-demo di depan DPR. Kita pengin mendengarkan aspirasi dari masyarakat apa sih yang diharapkan kepada kami untuk memberikan solusi memberikan masukan kepada pemerintah mengenai BPJS," kata Sufmi di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Setidaknya ada 12 rekomendasi yang dilayangkan Fraksi Partai Gerindra kepada pemerintah untuk perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan. Berikut isinya:
1. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak agar dilakukan Reformasi Sistem Kesehatan, untuk memastikan rakyat Indonesia memiliki akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air. Salah satu agenda utamanya adalah Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan menuju sistem desentralisasi. Kepala Daerah harus diberikan kewenangan dalam mengurusi Jaminan Sosial Kesehatan rakyatnya.
2. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan tarif/premi BPJS Kesehatan dalam Perpres nomor 75 tahun 2019, khususnya untuk peserta BPJS Kesehatan Kelas Ill, karena akan makin membebani rakyat. Agar pemerintah mengusahakan cara lain menutup defisit BPJS Kesehatan dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, termasuk membuka potensi dana filantropi.
3. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak Pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya koordinasi 3 pihak utama dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu Pemerintah sebagai REGULATOR, BPJS Kesehatan sebagai OPERATOR, dan Tenaga Kesehatan (Organisasi Profesi Kesehatan) sebagai MOTOR penggerak.
4. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali Peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program JKN agar tidak ada keharusan mendaftarkan seluruh Anggota Keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK).
5. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak agar Pemerintah Pusat dan Daerah lebih serius mengimplementasikan upaya Promotif (promosi kesehatan) dan Preventif (Pencegahan Penyakit), baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas/Kiinik) maupun di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit).
6. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengembalikan fungsi Puskesmas, yaitu membangun kesehatan wilayah, bukan hanya mengobati orang sakit. Puskesmas harus diperkuat perannya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.
7. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak Pemerintah untuk memperhatikan Aspek Keadilan dalam pembangunan kesehatan. Situasi saat ini Fasilitas Kesehatan banyak di dominasi di wilayah Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa masih banyak masyarakat yang susah mengakses pelayanan kesehatan. Kebijakan kompensasi yang telah ditulis di UU SJSN (2004) harus diberikan oleh BPJS kepada Daerah Terpencil, Perbatasan,dan Kepualauan (DTPK) agar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan jumlah Tempat Tidur Kelas Ill di Rumah Sakit. Hal ini mengingat banyaknya keluhan masyarakat yang sulit mengakses kamar Rumah Sakit Kelas Ill dengan alasan penuh.
9. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak Pemerintah memperbaiki data peserta BPJS Kesehatan, dengan melibatkan Pemerintah Daerah, agar kebijakan yang diambil tidak salah sasaran.
10. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak BPJS Kesehatan agar segera menyelesaikan tunggakan pembayaran klaim kepada Rumah Sakit di seluruh Indonesia, termasuk kepada lndustri Obat.
11. Fraksi PartaiGerindra DPR RI mendesak Pimpinan DPR Rl dan Pimpinan Komisi IX DPR Rl untuk membentuk Panja (atau Pansus) BPJS Kesehatan untuk mengatasi berbagai polemik yang dihadapi BPJS Kesehatan.
12. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung upaya perbaikan BPJS Kesehatan melalui Revisi Undang-Undang BPJS Kesehatan Nomor 24 tahun 2011.(dtc)